VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyegel gedung umum yang tidak menyediakan fasilitas ruang khusus perokok (smoking area).
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah ( BPLHD) DKI Jakarta Budirama Natakusumah mengatakan, penyegelan akan dilakukan jika pengelola gedung tidak mengindahkan peringatan untuk menyediakan fasilitas seperti smoking room, spanduk dan penandaan kawasan dilarang merokok. "Kami beri batas waktu satu sampai tiga bulan untuk memenuhi peringatan," ujarnya, Rabu 19 November 2008.
Peringatan akan disampaikan secara tertulis di atas materai. Peringatan itu diberikan langsung kepada pengelola gedung pada saat razia rokok dilakukan. Kewajiban adanya fasilitas ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
Razia perokok yang akan berlangsung dari tanggal 19 hingga 27 November ini memang ditekankan kepada pengelola gedung. Sebab, masyarakat tidak akan merokok di sembarang tempat atau tempat terlarang jika pengelola gedung tegas. "Tapi bukan berarti si perokok tidak digubris," ujar Budi.
Hari ini, razia dilakukan difokuskan di kawasan Blom M seperti Rumah Sakit Umum Pertamina, Masjid Al-Azhar, SMU Al-Azhar, Blom M Plaza, dan Terminal Blok M.
Demokrat Munculkan Nama Dede Yusuf untuk Pilkada Jakarta 2024
Partai Demokrat menyebut nama kadernya Dede Yusuf yang potensial untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
