Anggota Komisi I Dukung Larangan Balibo

VIVAnews - Presenter terkenal yang kini duduk di Komisi I DPR Tantowi Yahya mendukung keputusan Lembaga Sensor Film, melarang pemutaran film Balibo. Film ini seyogyanya diputar dalam acara Jakarta Internasional Film Festival (JIFFEST) ke 11.

Tantowi menilai isi film yang menggambarkan tewasnya lima wartawan Australia di Timor Timur ini dapat menyinggung kedaulatan negara.

"Ini sensitif, kami juga mendukung pelarangan film oleh LSF yang menyinggung isu-isu sara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 2 Desember 2009.

Film Balibo dirilis di Australia awal tahun ini, hanya seminggu sebelum Kepolisian Australia (AFP) mengumumkan mereka akan membuka kembali penyelidikan kasus tersebut.

Meski sepi di Indonesia, isu Balibo Five kembali ramai di Australia. Apalagi, setelah Kepolisian Federal Australia (AFP) membuka kembali kasus kasus dugaan kejahatan perang tersebut pada 20 Agustus 2009.

Menurut Australia, Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart, dan Brian Peters diduga dieksekusi oleh pasukan khusus TNI pada Oktober 1975. Tujuannya,agar mereka tak menyiarkan secara detil invasi Indonesia atas Timor Timur.

Beberapa petinggi TNI diincar atas dugaan keterlibatannya dalam kematian lima wartawan tersebut, dua diantaranya masih hidup.

Sejumlah mantan petinggi TNI diduga terlibat, termasuk Yunus Yosfiah, anggota Komisi Keuangan dan Anggaran Dewan dari Fraksi PPP.

Nama-nama lain yang disebut adalah Benny Moerdani,  Dading Kalbuadi, dan Cristoforus da Silva. Benny dan Dading telah meninggal dunia.

Pembukaan kasus Balibo sangat mengejutkan bagi Indonesia. Sebab, pemerintah jauh-jauh hari telah menyatakan tak ada pembunuhan,  kelima wartawan tersebut tewas dalam baku tembak antara TNI dan tentara pro kemerdekaan Timor Timur. Kasus Balibo, bagi Indonesia, telah ditutup.

"Kami melihat kasus ini sudah selesai, sudah tutup. Tidak ingin membukanya lagi, kasus ini sudah ditutup," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah kepada VIVAnews, Kamis 10 September 2009.

Apalagi, tambah Faizasyah, pembicaraan khusus dalam konteks klarifikasi sudah dilakukan terkait peristiwa Balibo. Dijelaskan Faizasyah, tak ada pembunuhan dalam peristiwa yang terjadi pada 16 Oktober 1975. "Ini dalam kondisi peperangan, penyebab kematiannya karena terjebak di dalam peperangan," tambah dia.

Dengan memasukkan nama-nama sejumlah jenderal, Indonesia mempertanyakan sikap Australia yang menunjukan penghakiman.
"Sikap-sikap menghakimi secara serta merta. Dan satu hal kita yakini adalah dampak dari. Itu sudah menghakimi," tambah dia.

Akibat Rem Mendadak, Pengendara Motor Tabrak Pikap hingga Terjungkal
Bea Cukai tindak ribuan batang rokok ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi

Kenaikan Tarif Cukai Disarankan Moderat Menyesuaikan Inflasi agar Tidak Suburkan Rokok Ilegal

Tarif cukai yang naik secara terus menerus dinilai memberatkan pelaku usaha dan membuat rokok ilegal semakin subur.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024