VIVAnews - PDI Perjuangan (PDIP) tidak selalu menempatkan pimpinan utama partai di daerah menjadi calon kepala daerah. Langkah itu dilakukan karena mempertimbangkan kualitas dari calon yang akan diusung sebagai kepala daerah terkait.
"Untuk calon bupati atau wali kota tidak harus berasal dari ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Tetapi dari figur yang memang memiliki kelayakan pada publik," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Firman Jaya Daeli dalam diskusi di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 November 2008.
Kebijakan itu dilakukan PDIP karena mengikuti perkembangan sistem politik terjadi di masyarakat. Sebab, lanjut Firman, sistem yang ada sekarang itu mempengaruhi tingkat partisipasi rakyat.
"Sistem sekarang ini juga mempengaruhi perekrutan kandidat. Konsekuensinya, PDIP juga harus mereformasi sistem organisasi dan kaderisasi partai untuk menjawab pergeseran tatanan politik," jelas Ketua Bidang Hukum di PDIP ini.
Atas dasar itu, setiap kali PDIP merekrut calon kepala daerah, tidak melulu diambil dari Ketua DPD wilayah terkait. Akan tetapi, tegas Firman, PDIP meletakkan pada konteks pluralisme dan kelayakan publik serta kondisi objektif.
Suasana Rumah Duka Mooryati Soedibyo, Dipenuhi Pelayat dan Karangan Bunga
Pendiri Mustika Ratu sekaligus pencetus ajang Puteri Indonesia, Mooryati Soedibyo meninggal dunia pada Rabu dini hari, 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB.
