VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada partai-partai politik hati-hati saat menerima dana menjelang Pemilu 2009. "Saya sudah minta agar partai hati-hati menerima dana dalam konteks pemilu," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 26 November 2008.
Menurut Antasari, seluruh dana yang diterima partai politik harus sesuai dengan aturan. "Harus sesuai dengan Undang-undang Pemilu," jelasnya.
Dalam Pasal 129 Undang-undang Pemilu diatur dana kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota legislatif, dan sumbangan yang sah. Di Pasal 130, diatur dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.
Sedangkan dalam Pasal 131 Undang-undang Pemilu diatur bahwa dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar. Untuk sumbangan yang berasal dari kelompik tidak boleh melebihi Rp 5 miliar. Para pemberi dana juga harus mencantumkan identitas yang jelas.
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
