VIVAnews - Mendiknas telah menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) akan tetap dilaksanakan tahun ini. Namun demikian, bukan berarti pelaksanaan UN bebas dari kritik.
Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Pendidikan Nasional, terus mengawasi ketat segala hal terkait UN. Fraksi PKS bahkan menilai implementasi UN berdampak sistemik terhadap sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.
Fraksi PKS berpandangan, dampak sistemik UN paling tidak tercermin dalam empat hal. Pertama, memicu perilaku budaya bapakisme atau kultur patron-klien. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berlomba-lomba memasang target kelulusan setinggi-tingginya di daerahnya masing-masing, kemudian pemda menginstruksikan kepada tiap satuan pendidikan untuk menyesuaikan target tersebut.
Akibatnya, satuan pendidikan berusaha dengan segala cara untuk mencapai target itu, dan pada akhirnya, peserta didiklah yang menanggung beban berat demi memuaskan target pemda. Jelaslah bahwa anak didik menjadi korban dari kebijakan UN.
Dampak kedua UN yaitu memicu perilaku pragmatis berorientasi hasil. Ketiga, menambah beban psikologis pendidik dan peserta didik. Keempat, mengabaikan keragaman masyarakat, karena UN merupakan ujian yang distandarkan secara nasional, sementara tiap-tiap daerah memiliki kualitas pendidikan yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan kuantitas guru, serta fasilitas pendidikan yang ada.
Oleh karena itu, PKS mendesak pemerintah untuk membenahi sistem evaluasi peserta didik secara menyeluruh, dengan menjadikan UN salah satu komponen penilaian bagi peserta didik, namun tidak menjadikannya sebagai syarat kelulusan. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru serta kelengkapan sarana pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.
Selanjutnya, Fraksi PKS meminta pemerintah menyusun komposisi materi soal secara proporsional, yang lebih mempertimbangkan pemetaan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
"Pemerintah pun harus menyelenggarakan UN yang benar-benar kredibel dan akuntabel, tanpa kecurangan dan rekayasa," tandas Rohmani, anggota Komisi X dari Fraksi PKS, dalam pemaparannya di raker antara Komisi X dan Mendiknas malam ini.
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
