VIVAnews - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memprediksi penurunan harga premium bersubsidi tidak akan meningkatkan konsumsi premium yang signifikan.
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, peningkatan konsumsi hanya 1 - 5 persen. "Tidak begitu besar," ujar dia usai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi VII DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1 Desember 2008.
Menurut dia, kenaikan konsumsi yang tidak signifikan diperkirakan karena konsumsi pertamax sudah besar. Di samping itu, penurunan harga premium untuk jangka waktu yang lama. "Kami sudah melakukan pemantauan tadi malam, tidak terjadi gejolak yang berlebihan," kata Tubagus.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menuturkan, untuk menekan konsumsi premium dan solar bersubsidi, pemerintah masih terbuka menggunakan kartu pintar atau smart card. "Opsi ini masih terbuka, tapi kami belum bisa menentukan mana yang tebaik," jelas dia.
Pemerintah tengah mempersiapkan tiga opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun depan. Di antaranya, opsi melarang mobil tua keluaran sebelum tahun 2000 menggunakan BBM bersubsidi.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan opsi menggunakan kartu pintar atau smart card, seperti yang pernah diusulkan sebelumnya. Opsi ketiga, pemerintah akan melarang kendaraan di atas 2.000 cc menggunakan BBM subsidi.
Tingkatkan Angkatan Kerja yang Kompeten, Kemnaker Komitmen Hadirkan Pelatihan Vokasi Berkualitas
Kemnaker terus berkomitmen untuk menghadirkan pelatihan vokasi yang berkualitas. Tujuannya agar pelatihan vokasi dapat menjadikan angkatan kerja berkualitas.
