VIVAnews - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan kinerja Kepala Daerah juga akan masuk monitoring lembaga yang dipimpinnya.
Pertemuan Gubernur dengan Menteri seperti yang dilakukan dalam Rapat Kerja di Cipanas beberapa hari lalu, juga akan dilakukan tiap tiga bulan, mulai dari Mei 2010.
Alasan Kuntoro, karena UKP4 merupakan lembaga yang bertugas melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan. Sedangkan pembangunan di Indonesia dilakukan oleh Menteri dan juga Kepala Daerah, seperti Gubernur.
"Menteri dengan Anggaran (Pendapatan dan Belanja Negara, APBN) dan Gubernur dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana perbantuan dan dekonsentrasi," kata Kuntoro saat memberikan pemaparan program 100 hari di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 5 Februari 2010.
Sebelum dilakukan sinkronisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah, lanjut Kuntoro, program pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Kuntoro mencontohkan dalam program Pengawetan Ikan dengan Pendinginan (Cold Storage) di Yogyakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan lokasi program ini di sekitar Pantai Baron. Namun saat UKP4 melakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya cold storage di Pantai Baron.
"Bupati setempat ternyata memindahkan ke desa Siraman, karena Bupati bilang lebih banyak nelayan di sana, mencakup Baron dan Siraman juga. Ini contoh program pusat yang di daerah perlu penyesuaian," ucap Kuntoro.
Karena itu Rapat Kerja Cipanas merupakan upaya sinkronisasi pusat dengan daerah, agar tidak ada lagi hambatan semacam tadi. "Dipertemukan dua pimpinan itu, pimpinan sektor dan pimpinan regional. Untuk rembukan, apa persoalan gabungan pusat dan daerah," jelas Kuntoro.
Rencananya, rapat kerja semacam Raker Cipanas akan dilakukan secara reguler, tiap tiga bulan. Berikutnya, rapat kerja itu akan dilakukan pada Mei 2010. "Namun belum ditentukan tempatnya," ujar Kuntoro.
Kinerja Pemerintah Daerah akan masuk evaluasi UKP4 mulai Mei 2010. Karena saat ini UKP4 masih fokus mengevaluasi kinerja kabinet.
"Dalam tiga bulan masuk siklus ini adalah para Gubernur dan Pemda. Dengan begitu maka lengkaplah kita melakukan perencanaan dan monitoring satu republik, baik sektoral maupun regional," kata Kuntoro.
Dominica Court Lifts Same-sex Relationship Ban
Dominica's High Court has lifted a ban on consensual same-sex relations in the Caribbean island nation.
