VIVAnews - Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan kekhawatiran terkait berredarnya beberapa film horor buatan sineas lokal yang menampilkan adegan porno, beberapa waktu terakhir ini. Golkar menilai film-film tersebut dapat berakibat buruk terhadap moral generasi muda Indonesia.
“Ini akan merusak moral generasi muda kita. Kami bukannya ingin membatasi kebebasan berekpresi, tapi insan film juga harus memikirkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan moral generasi muda kita,” tutur Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin melalui siaran pers yang diterima VIVAnews, Minggu, 7 Februari 2010.
Golkar, menurut Ade, mengimbau insan perfilman Indonesia mengurangi pembuatan film horor, baik yang berbau porno atau tidak. Menjamurnya film horor, meski tanpa adegan porno, lanjut Ade, berdampak negatif bagi perilaku anak-anak yang menyaksikan film tersebut.
“Insan film secara sadar telah menyebarkan hal-hal yang berbau mistik kepada anak-anak kita. Dampaknya, anak-anak kita jadi percaya mistik dan takhayul," kata Ade.
Golkar meminta insan film nasional untuk tidak memikirkan keuntungan finansial semata dan mengorbankan kaidah dan norma masyarakat. Ade menyatakan bahwa masih banyak film dengan jalan cerita cerdas dan diterima masyarakat dengan baik. “Lihat saja film Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Perjalanan Sherina, meledak juga di pasaran,” ujar dia.
Selain menuntut kesadaran pelaku dunia sinematografi, Golkar meminta Lembaga Sensor Film (LSF) menjalankan kewajibannya. LSF, kata Ade, harus melakukan sensor secara ketat berbagai adegan yang tidak mencerminkan budaya Indonesia dalam berbagai film horor.
Ade mengatakan Golkar akan mengawasi kerja LSF. “Bila LSF bobol, maka taruhannya moral generasi muda kita akan hancur. Dan yang rugi bangsa Indonesia secara menyeluruh,” kata Ade.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
