VIVAnews - Pemerintah mengharapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Jawa Timur di dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan bisa dilakukan dengan tertib. Pemerintah juga menghormati atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur." Penyelenggaraan untuk penghitungan ulang dan pilkada ulang tentu berada pada KPUD Jatim," kata Mardiyanto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2008.
Mardiyanto mengingatkan, dalam pelaksanaan penghitungan ulang itu, Komisi Jawa Timur harus mampu melakukannya sebelum tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008. Dalam Undang-Undang itu, pelaksanaan pilkada yang dilakukan pada tahun 2009 diajukan pada tahun 2008. "Dengan demikian waktu untuk persiapan harus semaksimal mungkin," harap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam pemilihan lalu. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Komisi pada putaran II, Kaji memperoleh 7.669.721 suara atau 49,80 persen, sementara Karsa 7.729.944 suara atau 50,20 persen.
Atas putusan Mahkamah Konstitusi itu, otomatis membatalkan putusan Komisi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 hasil penghitungan suara di tiga kabupaten yang telah memenangkan Karsa. Dalam pelaksanaan penghitungan ulang, pemerintah pusat tidak akan ikut campur. Alasannya, hal tersebut sudah menjadi wilayah KPUD Jatim. "Saya sudah sampaikan pada pejabat Pemda Jatim, konsekuensinya biaya dan sebagainya itu menjadi tugas pemerintah harus diselesaikan dengan baik," terang dia.
Usai ke Rumah Jusuf Kalla, Pendeta Gilbert Datangi MUI untuk Minta Maaf
Tidak hanya mendatangi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pendeta Gilbert Lumoindon kini juga menyambangi kantor MUI Jakart
