VIVAnews - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menahan rekanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat, Mahyuddin. Dia diduga menerima dana proyek Keaksaraan Fungsional untuk kegiatan belajar mengajar di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTB Sugiyanta menyatakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Ukhuwah di Desa Penimbung itu adalah fiktif. PKBM itu menerima dana proyek senilai Rp 2,5 juta dan dibagikan pada kelompok belajar fiktif lainnya.
"Setiap kelompok menerima Rp 200 ribu untuk penyelenggaraan belajar mengajar selama enam bulan, tapi semua kelompok itu fiktif," kata Sugiyanta, di kantornya, Mataram, Senin 30 Maret 2009.
Mahyuddin ditahan usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam. Akibat perbuatannya, negara juga diduga telah dirugikan hingga Rp 42 miliar.
Sebenarnya mitra Keaksaraan Fungsional (KF) adalah Pondok Pesantren, PGRI, yayasan, dan lainnya. Proyek KF ini juga diindikasikan melibatkan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Dana proyek itu juga diterima oleh sekitar 81 ribu kelompok belajar. "Ada ribuan tersangka untuk kasus ini," kata Sugiyanta.
Dia menambahkan ada beberapa katagori kesalahan dalam pelaksanaan proyek KF tersebut. Diantaranya penyelenggaraan kelompok buta aksara fiktif dan pelaksanaannya tidak mencapai enam bulan sesuai dengan anggaran yang diturunkan.
Kini pihak Kejati NTB akan terus memeriksa sejumlah kelompok belajar fiktif lainnya. Proyek KF itu menyebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah NTB dengan nilai kerugian yang bervariasi. Tidak hanya kelompok belajarnya, kejaksaan juga akan memeriksa sejumlah pejabat Dikpora yang memegang tanggung jawab anggaran proyek KF itu.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
BNPB Sebut 14 Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Tana Toraja
Tanah longsor terjadi di dua titik.
