VIVAnews - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) tidak membuat regulasi sendiri, seiring dikabulkannya uji materiil pada Permenakertrans No.22/2008 oleh Mahkamah Agung.
"Badan Nasional tidak boleh membuat regulasi, karena hanya pelaksana kebijakan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno usai membuka Forum Konsultasi Lembaga Tripartit Nasional dan Tripartit Daerah di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin malam, 25 Mei 2009.
Menurut Erman, yang berwenang membuat regulasi adalah kementerian terkait. Sebab, dengan adanya regulasi yang dibuat sendiri oleh BNP2TKI, akan terjadi tumpang tindih peraturan.
"Contohnya, ketika Badan Nasional membentuk konsorsium agensi di Kuwait, ternyata pemerintah Kuwait kemudian protes ke Indonesia melalui Departemen Luar Negeri karena agensi tersebut sempat ada permasalahan akibat terjadi penumpukan TKI," katanya.
Dengan contoh kasus tersebut, Erman menambahkan, akibatnya pemerintah yang harus menyelesaikan masalah tersebut. "Sudah dibentuk tim gabungan antara Deplu, Depsos, dan Depnakertrans untuk membawa pulang TKI," ujarnya.
Bahkan, dirinya mengaku Menteri Luar Negeri sudah membuat surat peringatan kepada BNP2TKI. "Saya sudah buat surat teguran agar agensi di Kuwait untuk segera dicabut, tapi sampai sekarang belum juga dicabut," kata Erman.
Sudahi Kegaduhan terkait Pilpres 2024, Elite Politik Diminta Tiru Sikap Prabowo
Elite politik yang kalah perlu mencontoh sikap ksatria dari sosok Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dalam menghadapi apapun hasil dari sebuah kandidasi politik.
