VIVAnews - Sejumlah bekas aktivis korban penculikan 1998 akan menggelar pertemuan di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Mereka akan mengambil sikap atas rencana Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Orang Paksa yang dibentuk DPR RI, yang membuka kembali kasus itu.
Para bekas aktivis korban penculikan menilai Pansus terlambat dalam menggelar kasus itu. "Harusnya, Pansus sudah bekerja sejak Komnas HAM memberikan berkas itu pada 2006," ujar Andi Arief, salah seorang bekas aktivis mahasiswa korban penculikan, di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2008.
Menurut Andi, Pansus sangat mungkin berjalan bias karena menggelar pemeriksaan menjelang Pemilu 2009. Apalagi, pemeriksaan dilakukan atas bekas para jenderal TNI yang kini bersiap berlaga dalam Pemilihan Presiden. "Pansus ini lalu menjadi tarik menarik kepentingan politik, dan tak ada manfaatnya buat para korban dan keluarganya," ujarnya.
Dia menilai momen pendirian Pansus itu tidak tepat, karena menjelang pemilu gesekan antarpartai dan juga kandidat presiden akan mempengaruhi kinerja. "Kita khawatir dengan obyektifitas Pansus itu", kata Andi.
Pansus Penghilangan Orang Paksa DPR RI dipimpin oleh Effendi Simbolon dari PDI Perjuangan. Rencananya Pansus akan memanggil pera bekas jenderal TNI yang diduga mengetahui dan terkait dengan kasus penculikan pada 1998 itu. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, Prabowo Subianto dan Sutiyoso.
Kelanjutan Nasib Hyoyon SNSD, Bomi Apink hingga Im Nayoung Pasca Paspornya Ditahan Imigrasi Bali
Saat ini, paspor semua pemeran dan kru, dengan total sekitar 30 orang, disita. Mereka juga saat ini tinggal di sebuah hotel sementara itu kasus ini sedang diselidiki.
