VIVAnews – Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pornografi legislatif Chairunnisa menyatakan, Fraksi Golkar tidak membuat target pengesahan rancangan itu. Chairunnisa khawatir, bila dibuat batas waktu, justru hasilnya tidak merepresentasikan kepentingan publik.
Fraksi Golkar, kata Chaerunnisa kepada Vivanews, akan melihat dinamika yang terjadi selama pembahasan rancangan. Rabu 22 Oktober 2008 siang ini, Panitia Kerja Rancangan Undang Undang Pornografi akan memperbaiki kembali beberapa pasal yang dianggap krusial.
Menurut Chairunnisa, dalam beberapa kali uji publik terhadap rancangan itu, panitia kerja menerima berbagai masukan masyarakat. Aspirasi itu, katanya, harus diperhatikan baik-baik agar rancangan ini menghasilkan undang-undang yang matang.
Materi yang akan diperbaiki, di antaranya pasal 1 tentang pengertian pornografi. Pasal 14 mengenai pengecualian. Menurut Chairunnisa, para ahli hukum menganggap keberadaan pasal pengecualian itu tidak lazim. Pasal pengecualian ialah Rancangan Undang Undang Pornografi itu tidak sampai membatasi masalah kebudayaan, tradisi dan keagamaan.
Menanggapi tarik ulur antarfraksi yang terlibat pembahasan rancangan itu, Chairunnisa mengatakan, Fraksi Golkar tidak mendukung kepentingan fraksi manapun. Tujuan Golkar, katanya, hanya agar rancangan itu selesai dan tidak menyinggung pihak manapun. Di samping itu, kata Chairunnisa, undang-undang itu nantinya dapat memberi pemecahan masalah pornografi.
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
