VIVAnews - Sebanyak 20 anggota Aliansi Rakyat Miskin Kota beraksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut pembatalan Operasi Yustisi dan Kependudukan 23 Oktober 2008.
Dalam aksinya, mereka membawa poster menagih janji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk tak melakukan razia terhadap pendatang. Mereka menilai meski operasi yustisi dilakukan dari tahun ke tahun tapi jumlah penduduk Ibu Kota terus bertambah.
Mereka ingin pemerintah pusat mengambil alih persoalan operasi yustisi. Harus ada pembahasan pemerataan sumber daya di pedesaan untuk mencegah urbanisasi. "Ciptakan lapangan kerja
seluas-luasnya dengan upah yang layak," ujar koordinator aksi, Heru Suprapto, Rabu 22 Oktober 2008.
Pemerintah juga diminta merevisi Peraturan Daerah No 4 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Aturan itu harus disesuaikan dengan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, konstitusi dan HAM.
Jika operasi yustisi tetap dilakukan, mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI mencontoh Balikpapan. Para pendatang di Balikpapan yang terjaring operasi yustisi diberi Rp 600 ribu untuk modal kerja. Jika selama enam bulan usahanya gagal baru dipulangkan. "Itu lebih manusiawi," ujarnya.
Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi menegaskan akan tetap melakukan operasi di 33 titik. "Ini bukan karena ada pendatang musiaman saja," ujarnya.
Baca Juga :
Catat, Ini Tanggal Cuti Bersama Lebaran 2024
VIVA.co.id
19 Maret 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Kolonel Herman: Marhan Harahap Dihadang Perempuan saat Mau ke Masjid Agung Rantau Prapat
Nasional
19 Mar 2024
Asintel Paspampres Kolonel Herman Taryaman mengatakan Pasukan Pengamanan Presiden tidak menerjunkan prajurit perempuan saat kegiatan Presiden Joko Widodo ke Masjid Agung.
Sosok Jenderal TNI Mulyono, 'Buang' Pangkat Bintang 4 di Depan Prajurit Saat Jadi KSAD
Nasional
19 Mar 2024
Jenderal TNI (Purn) Mulyono adalah seorang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang sempat menjabat beberapa tahun lalu tepatnya pada 2015 sampai 2018.
Kolonel Herman Bantah Paspampres Halangi Marhan, Pekerjaan Pengemudi Xpander yang Tabrak Porsche
Nasional
19 Mar 2024
Simak deretan artikel terpopuler di kanal News VIVA sepanjang Senin kemarin. Salah satu artikel terkait penjelasan Asintel Paspampres, Kolonel Kav Herman.
KSAD adalah singkatan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Gelar ini digunakan untuk merujuk pada jabatan tertinggi di angkatan darat Republik Indonesia.
Usai aksi Kampus Menggugat, Guru Besar bidang Psikologi UGM, Prof Koentjoro mengaku mendapatkan kiriman pesan melalui aplikasi Whatsapp berisikan caci maki.
Selengkapnya
VIVA Networks
Demi Mendapatkan Insentif Pemerintah Baterai Mobil Listrik Neta Dibuat di RI
100KPJ
sekitar 1 jam lalu
PT Neta Auto Indonesia menggandeng dua perusahaan sekaligus demi merakit lokal mobil listriknya di dalam negeri. Tujuannya agar mobil listrik Neta menikmati insentif dari
Menurut Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, terdapat lima dosa yang beliau nyatakan dapat menghapus pahala puasa Ramadhan. Salah satu dosanya yaitu gibah.
Penyanyi asal Korea Selatan Jung Joon Young dinyatakan bebas pada hari ini, 19 Maret 2024 usai menjalani hukuman 5 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual, simak yuk..
Happy Asmara Ingin Pacaran Sebelum Menikah, Ria Ricis Sarankan Sang Biduan untuk Taaruf
JagoDangdut
9 menit lalu
Ria Ricis yang turut hadir dalam wawancara tersebut, memberikan nasihat kepada Happy Asmara untuk mempertimbangkan taaruf sebagai alternatif dari pacaran.
Selengkapnya
Isu Terkini