Rakyat Miskin Demo Tolak Operasi Yustisi

VIVAnews - Sebanyak 20 anggota Aliansi Rakyat Miskin Kota beraksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut pembatalan Operasi Yustisi dan Kependudukan 23 Oktober 2008.

Dalam aksinya, mereka membawa poster menagih janji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk tak melakukan razia terhadap pendatang. Mereka menilai meski operasi yustisi dilakukan dari tahun ke tahun tapi jumlah penduduk Ibu Kota terus bertambah.

Mereka ingin pemerintah pusat mengambil alih persoalan operasi yustisi. Harus ada pembahasan pemerataan sumber daya di pedesaan untuk mencegah urbanisasi. "Ciptakan lapangan kerja
seluas-luasnya dengan upah yang layak," ujar koordinator aksi, Heru Suprapto, Rabu 22 Oktober 2008.

Pemerintah juga diminta merevisi Peraturan Daerah No 4 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Aturan itu harus disesuaikan dengan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, konstitusi dan HAM.

Jika operasi yustisi tetap dilakukan, mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI mencontoh Balikpapan. Para pendatang di Balikpapan yang terjaring operasi yustisi diberi Rp 600 ribu untuk modal kerja. Jika selama enam bulan usahanya gagal baru dipulangkan. "Itu lebih manusiawi," ujarnya.

Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi menegaskan akan tetap melakukan operasi di 33 titik. "Ini bukan karena ada pendatang musiaman saja," ujarnya.

Catat, Ini Tanggal Cuti Bersama Lebaran 2024
Ilustrasi KDRT

Barista Wanita Dianiaya OTK di Jaksel, Muka Ditonjok-Leher Dicekik

Viral melalui sebuah unggahan di sosial media 'X' yang menampilkan bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai barista di sebuah coffee shop kawasan Setiabudi, Jakarta

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024