VIVAnews - Calon Presiden Partai Golkar dan Partai Hanura Jusuf Kalla menilai dalam menangani kasus yang dianggap pelanggaran HAM, dirinya akan memandang ke depan. Sebab, banyak hal lain yang dapat dilakukan pemerintah, selain terus melihat apa yang telah terjadi di masa lalu.
"Kalau terus melihat ke belakang, tentu Belanda juga akan kita tuntut," ujar Kalla yang masih tercatat sebagai Wakil Presiden RI dalam dialog tentang hukum dengan Indonesian Legal Roundtable di Hotel Four Seasons, Senin, 8 Juni 2009.
Namun, kata Kalla, bukan berarti Pemerintah tidak serius dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Sebab, banyak kasus yang sudah masuk pengadilan. Bahkan, beberapa orang juga sudah dihukum akibat kasus pelanggaran HAM.
"Tapi, pengadilan tidak bisa membuktikan adanya skenario besar," kata Kalla.
Apabila membicarakan tentang Hak Asasi Manusia, ujar Kalla, maka harus ada keadilan yang diproses secara hukum. Karena itu pengadilan merupakan institusi yang memutuskan siapa yang dianggap bersalah.
antique.putra@vivanews.com
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
