VIVAnews - Jepang mencekal semua ekspor ke Korea Utara (Korut) sebagai sanksi negara komunis tersebut karena melakukan uji coba nuklir, Selasa 16 Juni 2009.
"Kabinet mengesahkan pencekalan total atas ekspor ke Korut," kata pejabat departemen perdagangan Jepang, Masaru Yamazumi. "Pencekalan itu efektif hingga 13 April tahun depan," lanjut Yamazumi.
Partai berkuasa saat ini, Partai Demokrat Liberal (LDP), kemarin mendukung pencekalan ekspor ke Korut yang total bernilai 792,6 juta yen (AS$ 12 juta) pada tahun fiskal 2008.
Produk ekspor utama Jepang adalah mesin dan alat transportasi seperti kereta dan kendaraan. Jepang juga mengeskpor beberapa produk makanan, elektronik, dan produk industri lain.
Pengamat mengatakan, sanksi terbaru Jepang itu bernilai simbolik karena Korut juga melakukan kegiatan perdagangan dengan negara tetangganya, China, yang juga menjadi sumber bantuan terbesar.
Tindakan pemerintah Jepang ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Korut akan melakukan uji nuklir lain setelah Jumat pekan lalu, anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara untuk menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Korut.
Bagi Jepang, pencekalan total ekspor ini merupakan tindakan terakhir yang bisa dilakukan untuk melawan Korut. Untuk melawan pemimpin rezim Korut, Jepang juga mencekal ekspor 24 produk mewah, termasuk kaviar, tuna berkualitas tinggi, dan peralatan elektronik mutakhir.
Bulan lalu, Jepang memperketat pengawasan aliran uang ke Korut dengan meminta semua kiriman uang di atas 10 juta yen agar dilaporkan. Jepang juga mengizinkan angkatan laut untuk melakukan inspeksi terhadap kapal Korut yang dicurigai membawa materi nuklir atau rudal. (AP)
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
