Din Syamsuddin Desak KPU Minta Maaf
VIVAnews - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mendesak Komisi Pemilihan Umum meminta maaf secara terbuka kepada publik. KPU harus terbuka menjelaskan soal spanduk sosialisasi Pemilihan Presiden yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurutnya spanduk sosialisasi yang tercontreng pada gambar pasangan calon yang berada di tengah itu menunjukkan ketidaknetralan KPU. "Ini terlalu tampak," katanya usai pertemuan dengan tokoh lintas agama di Kantor CDCC, Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta, Kamis 2 Juli 2009.
Din menilai ketidak netralan KPU mencederai hak politik rakyat. Alasan tidak sengaja dinilainya sebagai bentuk pengabaian kritik masyarakat. "Seharusnya permohonan maaf tulus kepada masyarakat," ujarnya.
KPU sendiri sudah membuat edaran yang dikirimkan ke KPU daerah untuk tidak menayangkan materi sosialisasi itu. KPU sebelumnya sudah mengirimkan 100 spanduk untuk setiap provinsi.
Hak Angket Makin Gelap, Cak Imin Sebut PKB Berkeinginan Tetap Berjalan
Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Namun, hak angket dinilai cara untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depannya.
