VIVAnews - Pemerintah mengizinkan Qatar Telecom (Qtel) untuk memiliki saham PT Indosat Tbk (ISAT) hingga 65 persen. Ketentuan itu mengacu pada ketentuan daftar negatif investasi (DNI) yang mengizinkan asing menguasai perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga 65 persen untuk bisnis seluler.
Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan, keputusan tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 juncto Perpres Nomor 111 Tahun 2007. "Keputusan ini sudah saya tanda tangani dan disampaikan kepada ketua Bapepam," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2008.
Sebenarnya, Qtel sudah lama berniat memperbesar porsi sahamnya di Indosat melalui penawaran tender saham. Sebelumnya, investor Timur Tengah itu telah menguasai 40,8 persen saham Indosat melalui pembelian saham milik Singapore Technologies Telemedia (STT) Singapura. Qtel juga mengajukan tender offer kepada Bapepam-LK pada harga Rp 7.388 per saham.
Namun, aturan daftar negatif investasi hanya mengizinkan penguasaan asing di perusahaan telekomunikasi tetap sebesar maksimal 49 persen dan 65 persen untuk bisnis seluler. Akibatnya, pelaksanaan tender offer tertunda karena otoritas pasar modal masih menunggu keputusan menkominfo terkait aturan DNI tersebut.
ASN dan Staf Bawaslu Siap-siap Pindah ke IKN, Rahmat Bagja: Pasangannya Bisa Dibawa
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta para ASN dan staf di Bawaslu tidak meminta pindah sebelum pindah ke IKN. Pasangannya bisa di bawa ke sana.
