Pengelola Astro Masih Enggan Bayar Refund
Sampai saat ini, pengelola Astro belum memiliki itikad untuk melakukan pengembalian uang kepada para pelanggannya, terkait dengan terhentinya layanan siaran TV berbayar mereka di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika (SKDI) Depkominfo Fredy Tulung, usai jumpa pers di Kantor Kominfo Jakarta, Senin (27/10) sore.
Menurut Fredy, Kominfo telah dua kali melayangkan undangan kepada jajaran direksi dan pemegang saham PT Direct Vision, untuk membicarakan masalah refund (pengembalian uang) pelanggan. Namun, hanya direksi Direct Vision dan PT Ayunda Prima yang merespon undangan tersebut.
Sementara pemegang saham mayoritas PT Direct Vision, PT Silver Concord Holdings Limited, sama sekali tak menggubris undangan pemerintah. “Kita sudah mengundang manajemen Astro dan pemegang saham, tapi Silver Concorde tidak pernah hadir, bahkan keterangan tertulispun juga tidak ada,” ujar Fredy.
Kata Fredy, pihak direksi juga mengaku telah berusaha menghubungi Silver Concorde, namun juga tidak mendapat kabar apapun. Sebenarnya, kata Fredy, baik manajemen dan pihak PT Ayunda juga telah setuju untuk melakukan uang penggantian, mereka hanya tinggal menunggu persetujuan dari Silver Concorde sebagai pemegang saham mayoritas (51 persen)
Oleh karenanya, pemerintah belum dapat menentukan skedul refund kepada pelanggan."Pemerintah tidak akan terlibat mengenai polemik Direct Vision dan Silver Concorde. Bersama Komisi Penyiaran Indonesia, kami hanya ingin memperjuangkan perlindungan hak publik, perlindungan hak karyawan, dan kejelasan status on-going contract,” ujar Fredy.
Saat ini, Lippo adalah pemilik 100 persen saham Direct Vision. Baik PT Ayunda Prima maupun Silver Concorde merupakan anak perusahaan dari Lippo Group. PT Ayunda adalah anak perusahaan First Media Lippo, sementara Silver Concorde merupakan kendaraan usaha yang dibuat oleh grup Lippo.
Viral Beli Sepatu Bola Rp10 Juta, Kena Pajak Rp31 Juta, Ini Kata Bea Cukai
Bea Cukai mengatakan bahwa pengenaan pajak Rp 31,8 juta tersebut merupakan sanksi ketidaksesuaian Cost, Insurance and Freight (CIF) atau total nilai harga barang ditambah
