VIVAnews - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menyatakan proses diskusi atau negoisasi rasionalisasi portofolio aset perseroan di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) dengan calon pembeli masih berlangsung.
"Hal ini terpicu cukup banyaknya calon pembeli yang berminat atas aset perseroan di BUMI dan ENRG," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BNBR Sri Dharmayanti melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada otoritas bursa di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2008.
Menurut Sri, sebelumnya calon pembeli hanya terdiri dari perusahaan swasta dan perusahaan milik permintah Australia, India, Malaysia, Philipina, dan Indonesia. Namun, beberapa hari terakhir calon pembeli bertambah, yaitu dari Timur Tengah dan Cina.
Selain bertambahnya calon pembeli, kata dia, hal-hal yang perlu dinegoisasikan terus bertambah, tidak hanya terbatas pada harga dan struktur transaksi, juga meliputi ketersediaan (supply) batubara pasca transaksi dan beberapa aspek terkait dengan karakteristik dari masing-masing calon pembeli. "Jadi, waktu 10 hari sejak surat perseroan 18 Oktober 2008, belum cukup untuk menyelesaikan seluruh aspek persetujuan atau perjanjian dengan calon pembeli," jelas Sri.
Sri mengakui, sejauh ini perseroan belum dapat mengungkapkan secara detail mengenai calon pembeli maupun pokok-pokok kesepakatan, baik harga maupun jumlah portofolio yang akan dirasionalisasikan antara perseroan dengan calon pembeli. "Sedangkan pelaksanaan transaksi, calon pembeli masih mensyaratkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dalam surat 18 Oktober 2008," ujarnya.
Namun, dia mengatakan, perseroan berjanji akan terus berupaya menuntaskan transaksi ini dalam waktu sesingkat mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). "Segera setelah negoisasi dengan calon pembeli mencapai kesepakatan, kami akan menyampaikan informasi lengkap transaksi itu kepada Bapepam-LK dan Bursa," jelas Sri.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
