VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendesak Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat segera merespons laporan 77 wakil rakyat yang diduga terima suap. Dugaan terima suap ini dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW) Selasa kemarin. ICW, kata Hidayat, tentu tak asal bicara.
"Mesti ada data yang bisa dimiliki ICW, untuk ditindaklanjuti BK. Badan Kehormatan perlu segera merespons dengan cara-cara yang proporsional dan profesional," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebelum mengikuti rapat paripurna DPR, Rabu, 24 September 2008.
Hidayat berpendapat, kasus dugaan suap yang juga melibatkan 2 politisi PKS itu jangan sampai mengambang. Jika mengambang, akan muncul kesan semua anggota DPR yang dilaporkan ICW memang menerima suap yang berkisar antara Rp 6 juta sampai ratusan juta rupiah itu. "Atau bisa juga dikatakan, jangan-jangan BK sudah bobrok," kata pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.
Mengenai dua anggota PKS yang diduga ikut menerima suap itu, mantan Presiden PKS itu meminta klarifikasi lebih lanjut. Jika memang ada, PKS tak akan melindungi.
"Prinsip PKS adalah kami bukan bunker untuk koruptor dan semacamnya. Karena itu perlu ada segera klarifikasi," pungkasnya.
Waspada Penipuan Kerja Paruh Waktu yang Marak di Shopee
Seorang Ibu Rumah Tangga di Bogor bernama Jehan, menjadi korban penipuan berkedok kerja paruh waktu Shopee. Ia kehilangan uang hingga Rp131 juta, karena tergiur dengan im
