VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum tak yakin Pemilu pada April 2009 nanti berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Komisi menyalahkan pemerintah yang tak menganggarkan pos distribusi logistik Pemilu dari kabupaten/kota ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Padahal, menurut Komisi, Undang-undang Pemilu mengatur anggaran Pemilu sepenuhnya dari APBN. Pemilu kali ini berbeda dengan 2004 lalu, di mana APBD ikut membiayai Pemilu. "Akan tetapi pasal 121 UU No 22 Tahun 2007 menyebutkan pemerintah daerah dapat fasilitasi," ungkap anggota Komisi, Andi Nurpati Baharuddin, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 13 November 2008.
Bentuk fasilitasi itu, kata Andi, tidak mesti berarti pemerintah daerah mengucurkan dana ke Komisi. Akan tetapi dalam bentuk bantuan sarana distribusi. ”Misalnya bantuan pesawat tempur atau kapal cepat untuk distribusi di daerah yang medannya sulit,” terangya.
Beberapa daerah di Papua dan Papua Barat medan sangat sulit. Ada TPS yang hanya bisa dijangkau dari ibukota ecamatan melalui udara. Sementara, Komisi tidak mungkin langsung berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian dalam urusan distribusi tersebut. "Dengan mereka hanya dalam urusan pengamanan," terangnya.
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
