VIVAnews – Anggota Fraksi Hanura DPR (NTT II), Saleh Husin, menilai belum waktunya para menteri yang baru dikukuhkan pada Oktober 2009 langsung menerima kenaikan gaji.
"Rencana kenaikan gaji menteri saat ini kurang tepat waktu,” kata Saleh di gedung Parlemen, Senayan, Kamis 29 Oktober 2009.
Selain itu, kata Saleh, para menteri juga belum dapat menunjukkan hasil pekerjaannya di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sejak rencana kenaikan gaji ini bergulir, pro dan kontra timbul. Sebab, menteri sekarang ini, selain menerima gaji Rp 18 juta per bulan dan berbagai tunjangan seperti kendaraan, dan rumah dinas, mereka juga masih mendapat dana operasional tiap bulannya yang besarnya tak kurang dari Rp 150 juta.
Itu sebabnya, anggota Fraksi PAN DPR, Teguh Juwarno (Jawa Tengah IX), menolak rencana kenaikan gaji menteri. Teguh yang pernah jadi sekarang ini total penghasilan para menteri masih tergolong besar dan belum waktunya dilakukan penyesuaian.
“Saya tidak setuju dengan kenaikan gaji menteri. Usulan itu tidak menenggang rasa keadilan masyarakat,” katanya.
PDI Perjuangan juga secara tegas menolaknya karena belum waktunya ada kenaikan gaji. Mengingat para menteri itu baru dikukuhkan pertengahan Oktober 2009 dan kinerja belum terlihat.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung. Tapi, pemerintah harus menjelaskan secara utuh wacana penyesuaian gaji itu kalau memang merupakan risiko reformasi birokrasi sehingga publik dapat memahaminya.
Partai Demokrat mendukung kenaikan gaji karena menganggap keuangan negara sudah membaik. Selain itu, gaji menteri memang harus disesuaikan, mengingat sudah lama belum naik.
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
