VIVAnews - Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi terus bertambah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat malam ini menemui Komisi Hukum guna menuntut para legislator berpihak kepada suara rakyat.
"Kami meminta komitmen DPR, khususnya Komisi III DPR, untuk tidak menjadi corong pihak yang bersengketa," kata perwakilan KOMPAK, Ray Rangkuti, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2009.
Hadir mewakili KOMPAK dalam pertemuan malam ini antara lain Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif; Pakar Komunikasi Politik UI, Effendi Ghazali; ekonom Faisal Basri; Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin; seniman Franky Sahilatua; Koordinator FORMAPPI, Sebastian Salang; Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti; Koordinator KONTRAS, Usman Hamid; Direktur Eksekutif Johan Foundation, Johan Silalahi; aktivis Fadjroel Rachman; Ketua TEPI, Jeirry Sumampow; dan Keluarga Besar BEM UI.
KOMPAK meminta komitmen DPR untuk berpihak kepada suara rakyat dalam upaya bersama memberantas korupsi dan mafia hukum. KOMPAK juga meminta komitmen DPR untuk melanjutkan Hak Angket Century, serta untuk membentuk Tim Khusus Masaro-Century.
Di samping itu, KOMPAK menghimbau kepada Komisi III DPR untuk mendesak Presiden SBY melanjutkan keberadaan Tim Delapan guna terus menyelidiki dan memverifikasi semua temuan fakta setuntas-tuntasnya. Tak lupa, KOMPAK pun meminta komitmen DPR untuk menyiapkan program pengawasan terukur dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum di seluruh Indonesia.
KOMPAK juga mendukung rekomendasi Tim Delapan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dikarenakan kurangnya fakta yang dimiliki oleh penyidik Polri.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, KOMPAK bertekad untuk mengobarkan perang suci terhadap korupsi dan mafia hukum. "Hanya dengan perang suci inilah, kita dapat mengembalikan Indonesia yang digerogoti korupsi menjadi Indonesia yang sehat," tandas Ray.
Terkait hal itu, KOMPAK mempertanyakan posisi Komisi III DPR dalam upaya pemberantasan korupsi. "Apakah Komisi III DPR berada dalam barisan rakyat? Kepada DPR kami ingatkan, janganlah melawan suara rakyat, atau lembaga ini akan hancur lebur menjadi debu karena tak lagi dipercaya rakyat," ujar Ray menekankan. Pada akhirnya, KOMPAK menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi -- salus populi suprema lex.
Viral Curhat Pratama Arhan ke Azizah Salsha Usai Timnas U-23 vs Australia Bikin Gemes Netizen
Usai pertandingan tersebut, ternyata Pratama Arhan langsung curhat kepada sang istri, Azizah Salsha melalui pesan singkat.
