Padam 5 Jam, Pasar Atum Rugi Rp 70 Juta

SURABAYA POST– Setelah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), giliran Pasar Atum dan Atum Mall yang mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Kompensasi 10 persen rekening bulanan bagi dunia usaha yang terkena pemadaman dinilai nggak nyucuk alias belum mengimbangi kerugian mereka.

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri

Di pihak lain, PLN menyatakan bahwa pemadaman bergilir tak bisa dihindari karena kekurangan daya akibat kerusakan sejumlah pembangkit. Selain itu, pemberitahauan pemadaman juga baru bisa dilakukan beberapa saat sebelum eksekusi.

Sesuai Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi No 114-12/39/600.2/2000 tentang 13 indikator pelayanan, PLN harus memberikan kompensasi 10% dari pembayaran rekening bulanan jika terjadi pemadaman listrik selama 3x24 jam berturut-turut.

Parkir Cuma Sebentar, Mobil Ini Ditagih Rp48 Juta di Tangerang

Direktur Prosan Plano, pengelola Pasar Atum dan Atum Mall, Didi W Simson, dihubungi di Surabaya, Sabtu, 14 November 2009, mengatakan, kompensasi tersebut masih belum mencukupi. Dari rata-rata tagihan listrik Pasar Atum dan Atum Mall per bulan yang mencapai Rp 1,3 miliar, kata dia, 10%-nya hanya sebesar Rp 130 juta.

Padahal, jika mereka harus menggunakan genset selama tiga hari berturut-turut, biaya yang dikeluarkan bisa jadi hampir mencapai Rp 200 juta.

Sopir Taksi Online yang Todong Penumpang Wanita dan Minta Rp 100 Juta Ditangkap saat Tidur Pulas

”Itu pun dengan perhitungan pemadamannya hanya 5 jam,” kata Didi yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim. Lima jam tersebut sesuai dengan pembagian pemadaman oleh PLN, yaitu mulai pukul 09.00-17.00 dan pukul 17.00-22.00.

Perhitungannya, lanjut Agus, untuk menanggung 100% beban yang biasa digunakan Pasar Atum lama dan Atum Mall dibutuhkan 385 liter solar per jam. Jika 1 liter solar seharga Rp 5.600 maka per jamnya saja sudah menarik biaya sebesar Rp 2,156 juta. Jika dikalikan lagi selama 10 jam sesuai jam buka mal, biayanya sudah mencapai Rp 25,872 juta.

Dengan enam genset yang dimilikinya, Prosan Plano berarti harus mengeluarkan Rp 155,232 juta per hari. Itu saja sudah melebihi dari perhitungan kompensasi yang harusnya diterima dari PLN.

Kondisi itu menurutnya sangat memberatkan karena otomatis biaya operasional meningkat sedangkan service charge yang dikenakan ke penyewa tenant belum bisa segera dinaikkan. Untuk mengurangi fasilitas seperti pendingin maupun eskalator juga sulit. ” Surabaya panasnya minta ampun. Kalau kita kurangi, ya bisa lari semua pengunjungnya,” ujarnya.

Didi juga menyatakan untuk pemadaman bergilir kali ini pihaknya belum mendapatkan jadwal kapan areanya mengalami pemadaman. ”Biasanya masing-masing mall mendapat surat edaran dari PLN. Tapi kali ini belum ada yang dapat. Kalau bisa memang jangan mendadak karena kami juga butuh menyiapkan solar dan gensetnya,” lanjut Didi.

Tak Bisa Dijadwal

Sementara itu, PLN Distribusi Jawa Timur akhirnya memberi penjelasan seputar pemadaman listrik bergilir yang terkesan mendadak dan tak terjadwal dengan baik. Corporate Speaker PLN Distribusi Jatim Agus Widayanto mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan jaminan kepastian jadwal pemadaman bergilir.

Tidak menentunya kemampuan pasokan dan beban membuat PLN Distribusi Jatim harus terus melakukan penghitungan dan pembagian area setiap harinya. Akibatnya, pemberitahuan baru bisa dilakukan beberapa saat sebelum eksekusi pemadaman dilakukan.

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu, PLN pernah memberitahukan pemadaman pada 1-2 hari sebelumnya kepada beberapa industri yang ada di area pemadaman. Ternyata saat hari H, ada cadangan daya yang bisa digunakan. Akhirnya cadangan daya tersebut pun dialirkan ke area yang seharusnya dipadamkan.

”Justru kami dikatakan tidak konsisten karena industri yang ada di sana sudah meliburkan karyawannya. Akhirnya serba salah. Jadi sekarang saling pengertian saja antara PLN dan industri,” kata Agus Widayanto ketika ditemui di kantornya, Jumat (13/11).

PLN menyatakan tidak bisa memberikan prioritas khusus untuk industri. Bahkan industri diminta mengurangi kapasitas dari yang biasa mereka gunakan. Misalnya Jumat (14/11) kemarin, beberapa industri yang pemakaiannya besar diminta mengurangi sebagian pemakaiannya sehingga daya yang ada bisa dibagikan ke area yang lain.

Industri yang kemarin melakukan pengurangan daya antara lain Jatim Taman Steel sebesar 5MW, pabrik baja Hanil Jaya Steel di kawasan Industri Rungkut sebesar 15MW, Aneka Gas Driyorejo sebesar 6MW, dan Semen Tuban sebesar 18MW. Dengan adanya pengurangan pemakaian dari beberapa industri besar di Jatim tersebut, Agus mengatakan siang kemarin tidak terjadi pemadaman di Surabaya.

Namun, tentu saja untuk beberapa jenis pelanggan tetap mendapat prioritas. Seperti misalnya rumah sakit, instalasi militer, dan rumah negara. ”Intinya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan tidak akan dimatikan,” tambah Agus.

Agus mengatakan, pemadaman bergilir terjadi di seluruh area distribusi Jawa, Madura, dan Bali. Itu disebabkan gangguan di di beberapa pembangkit dan tidak adanya cadangan mesin pembangkit. Idealnya, PLN harus punya mesin cadangan 40% dari total yang ada.
”Mesin yang dioperasikan saat ini sudah berumur sehingga kerjanya juga tidak optimal. Belum lagi kalau harus masuk masa pemeliharaan. Akhirnya mau tidak mau mengganggu pasokan,” kata Agus.

Sementara proyek 10.000 MW yang sedang berjalan, hanya PLTU Labuan yang sudah masuk. Itu pun masih sekitar 300 MW dan tidak bisa meng-cover seluruh kebutuhan Jawa Bali dan Madura yang belum terpenuhi. Yaitu sekitar 17.000 MW saat siang hari.
Agus mengatakan, sulitnya memenuhi angka ideal tersebut karena tidak adanya investasi baru yang dilakukan. Dia mengaku, tidak adanya investasi yang dilakukan karena selama ini PLN tidak pernah untung. Sebab antara biaya produksi dan harga jual listrik tidak seimbang.

Saat ini, biaya produksi listrik mencapai Rp 1.023 per KWH sedang harga jual listrik ke konsumen rata-rata hanya Rp 650 per KWH. Selisih harga tersebut ditanggung pemerintah sebagai subsidi listrik kepada masyarakat. Tarif tersebut belum mengalami peningkatan sejak triwulan ketiga tahun 2003.

Agus menyatakan, PLN hanya sebagai operator dan hanya akan menjalankan sesuai dengan aturan pemerintah. Sebab, yang berwenang menentukan tarif listrik adalah pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ditambahkan, komposisi jumlah pelanggan PLN saat ini terbesar masih untuk konsumsi industri yaitu 42%. Berikutnya merupakan konsumen rumah tangga sebesar 38%, bisnis 12%, sosial 2,5%.

Dari Jakarta dilaporkan, pemerintah akan menambah pasokan listrik sebesar 915 megawatt pada Desember 2009 sebagai salah satu proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin mengatakan, proyek 915 MW tersebut menyusul beroperasinya PLTU Labuan dan PLTU Rembang. PLTU Labuan akan menghasilkan dua kali 300 megawatt dan PLTU Rembang menghasilkan 315 megawatt.
’’Jadi totalnya pada bulan Desember akan ada 915 megawatt dari dua PLTU,” ujar Hatta

Hatta mengungkapkan untuk awal 2010 diperkirakan akan ada lagi tambahan pasokan listrik sebesar 2.610 megawatt. Total tambahan pasokan listrik ditargetkan mencapai 5.819 megawatt hingga 2011.
Hatta menambahkan, dalam 100 hari masa kerjanya, pemerintah menargetkan penerbitan Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik 10.000 megawatt tahap Kedua.

"Tidak mungkin kita tunggu pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama selesai, baru masuk tahap kedua. Dalam 100 hari harus ada Perpresnya," imbuhnya.

Laporan Anggraini dan Pramita

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya